Incar WTP Lagi, Bupati Erlina Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 ke BPK Kalbar

KijingDaily.Com — Bupati Mempawah, Erlina, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen penting tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Sri Haryati, di Pontianak pada Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda serentak pemerintah daerah se-Kalimantan Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Fokus utamanya adalah pemeriksaan atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Sri Haryati, memberikan penekanan dalam sambutannya. Ia menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif rutin tahunan semata.

Menurutnya, penyerahan LKPD mencerminkan komitmen kolektif setiap pemerintah daerah. Hal ini menjadi barometer dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola keuangan di tingkat daerah.

Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki komitmen kuat dalam urusan ini. Pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan.

“Penyerahan LKPD ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Erlina saat memberikan keterangan resmi di lokasi kegiatan.

Ia menambahkan bahwa jajarannya akan bekerja keras untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK. Langkah ini diambil guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin sehat dan akurat.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” jelas Bupati.

Target besar tetap dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah pada tahun ini. Erlina berharap kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membuahkan hasil manis berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami berharap hasil pemeriksaan tahun ini kembali memberikan opini WTP,” ungkapnya dengan penuh optimis di hadapan jajaran BPK RI.

Bagi Erlina, mempertahankan opini WTP adalah wujud konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Opini tersebut menjadi bukti nyata bahwa anggaran rakyat dikelola dengan cara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini sebagai wujud konsistensi kami dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di Kabupaten Mempawah,” pungkas Erlina menutup pernyataannya.