Bupati Erlina Sebut Rekomendasi BPK RI Pijakan Konkret Perkuat Kebijakan Fiskal Daerah

KijingDaily.Com – Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (13/1/2026).

Dalam sambutannya mewakili seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat, Erlina menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI atas terselenggaranya penyerahan laporan tersebut. Menurutnya, agenda ini merupakan wujud nyata komitmen BPK dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen BPK RI dalam menjalankan amanat undang-undang, serta menjadi sinergi yang positif antara pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah,” ujar Erlina.

Erlina menekankan bahwa LHP kepatuhan yang disampaikan bukan sekadar laporan administratif rutin. Dokumen tersebut merupakan panduan strategis yang sangat berharga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif ini, kepala daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, termasuk potensi-potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.

Ia menilai rekomendasi dari BPK RI memiliki sifat yang prospektif dan visioner. Hal ini penting guna mendorong sistem pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, transparan, serta akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Rekomendasi tersebut akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi mendalam serta pijakan konkret dalam menyusun kebijakan fiskal daerah ke depan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Erlina menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh. Langkah perbaikan akan dilakukan secara terukur melalui penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.

“Saya yakin dengan sinergi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah, tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan patuh terhadap regulasi dapat terwujud, sehingga pada akhirnya mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, serta jajaran pejabat terkait lainnya.