Wagub Kalbar Geram Pelabuhan Kijing Mandek: Triliunan Uang Negara Jangan Disia-siakan!
- account_circle Tim
- calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
- print Cetak
Wagub Krisantus Kurniawan desak Pelindo segera operasikan ekspor-impor di Pelabuhan Kijing guna kejar target PAD Kalbar hingga Rp2 triliun. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KijingDaily.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan kegeramannya atas belum difungsikannya Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan ekspor dan impor secara optimal hingga saat ini. Padahal, pelabuhan internasional yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah tersebut telah menelan anggaran negara senilai triliunan rupiah dalam pembangunannya.
“Harus segera dioperasikan. Itu dibangun dengan uang negara, lewat analisa dan kajian menyeluruh. Tidak boleh mundur-mundur lagi,” tegas Krisantus dengan nada bicara yang lugas saat diwawancarai awak media baru-baru ini.
Menurut Krisantus, seluruh aspek teknis dan ekonomi sebenarnya telah dikaji secara komprehensif. Mulai dari sistem transportasi angkutan menuju pelabuhan hingga dampak signifikannya terhadap efisiensi distribusi logistik di Kalimantan Barat.
Ia menilai tidak ada alasan rasional untuk terus menunda operasional pelabuhan yang diproyeksikan menjadi gerbang ekspor utama tersebut.
Krisantus memproyeksikan, jika Pelabuhan Kijing dioptimalkan, dampaknya akan sangat masif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat.
“Pasti berdampak pada PAD. Targetnya paling tidak Rp1 sampai Rp2 triliun bisa masuk ke APBD Kalbar,” ungkapnya dengan optimis.
Selain suntikan dana ke kas daerah, operasional penuh pelabuhan diyakini akan menciptakan efek domino ekonomi bagi warga sekitar, termasuk UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Satu kapal saja bisa butuh 300 ton air bersih. Itu sudah peluang usaha bagi masyarakat. Belum lagi kebutuhan logistik lainnya yang akan menciptakan perputaran ekonomi turunan,” tambahnya.
Menanggapi isu bahwa kendala operasional terletak pada kesiapan operator, Krisantus secara terbuka menunjuk PT Pelindo sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan aset negara tersebut.
“Pelindo harus bertanggung jawab. Itu uang negara, triliunan rupiah membangun Pelabuhan Kijing. Masa dibiarkan seperti ini, disia-siakan,” tegasnya lagi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengajak seluruh perusahaan besar, khususnya di sektor sawit dan bauksit, untuk mulai mengalihkan jalur ekspor mereka melalui Pelabuhan Kijing.
Krisantus menegaskan bahwa optimalisasi pelabuhan ini adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar lebih merata dan berkelanjutan di masa depan.
- Penulis: Tim
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar