Program Sabuk Hijau Khatulistiwa: Li-Bapan Usung Reklamasi Lahan Berbasis Aren dan Beringin di Kalbar

KijingDaily.Com — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima audiensi dari jajaran pengurus Lembaga Investasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (Li-Bapan). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur pada Senin (19/1/2026). Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Li-Bapan, Stefanus Febyan Babaro.

Momen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pemaparan inisiatif strategis bertajuk “Sabuk Hijau Khatulistiwa” yang digagas oleh lembaga tersebut.

Program tersebut merupakan rencana reklamasi lahan yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan komoditas alam lokal.

Ketua Li-Bapan, Stefanus Febyan Babaro, menjelaskan bahwa program ini menitikberatkan pada penanaman dua jenis pohon utama, yakni Aren Smulen ST-1 dan pohon beringin.

Kedua jenis tanaman tersebut dinilai memiliki fungsi strategis, baik dari sisi ekonomi bagi masyarakat maupun dari aspek ekologi untuk lingkungan.

“Pohon aren dipilih karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat,” ujar Stefanus Febyan Babaro dalam pemaparannya.

Ia juga menambahkan bahwa komoditas ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Menteri ESDM, terkait pengembangan bioetanol.

Pemanfaatan aren diharapkan dapat mendukung ketersediaan energi terbarukan yang saat ini sedang menjadi fokus pembangunan nasional.

Sementara itu, penanaman pohon beringin ditujukan untuk mendukung fungsi ekologis guna menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan reklamasi tersebut.

“Kami berharap program ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Gubernur Ria Norsan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyambut positif ide yang disampaikan oleh pihak Li-Bapan.

Program Sabuk Hijau Khatulistiwa dinilai sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat maupun kebijakan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gagasan yang disampaikan Li-Bapan,” ungkap Ria Norsan menanggapi paparan tersebut.

Gubernur memastikan ke depan akan dilakukan tindak lanjut bersama untuk menyinkronkan langkah teknis agar program ini dapat segera terealisasi.

Sebagai langkah konkret, Li-Bapan akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait guna merumuskan detail teknis pelaksanaan di lapangan.

Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara lembaga non-pemerintah dengan jajaran pemerintah daerah maupun pusat.

Upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan perubahan iklim serta langkah nyata meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kalbar.